(pada mulanya adalah KATA...)

Sunday, October 29, 2017

Tolak Penyalahgunaan Obat!

Penny K. Lukito, Kepala BP POM RI (dokpri)
Area seputaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta hampir tak pernah sepi sepanjang hari termasuk di hari Minggu. Bedanya bila hari-hari biasa dipadati kendaraan bermotor tidak demikian saat akhir pekan. Jalur-jalur utama tersebut ditutup untuk kendaraan bermotor dan sebagai gantinya memberi tempat leluasa kepada masyarakat untuk berolahraga atau sekadar menikmati suasana tanpa bisingnya kendaraan.

Momen Car Free Day (CFD) pun dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengkampanyekan program tertentu seperti yang terjadi pada 22 Oktober 2017 lalu. Di salah satu ruas jalan protocol itu berdiri tenda besar dengan latar belakang putih bertuliskan “Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.”

Acara hari itu diinisiasi Badan Pengendali Obat dan Makanan (BPOM) yang didukung oleh sejumlah lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, dan sejumlah pihak terkait. Aksi ini muncul bukan tanpa alasan. Meski dikemas secara santai, diselingi jalan sehat dan acara hiburan, pesan yang disampaikan jelas. Judul besar yang menghiasi latar panggung tersebut sudah lebih dari cukup menjelaskannya.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang hadir saat itu mengatakan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat  bertujuan memberantas obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Indonesia. Kasus demi kasus menghiasi dunia kesehatan dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kasus penyalahgunaan obat yang masih terjadi akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Terlebih hingga menyebabkan jatuh korban jiwa dari generasi muda. Hal ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pelaku Usaha, maupun Masyarakat, untuk memberantasnya sampai tuntas”, tegas Penny K. Lukito.

Dari atas panggung utama wanita tersebut tak henti-hentinya menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat bergandeng tangan untuk menghentikan mata rantai peredaran obat palsu, makanan yang mengandung bahan berbahaya serta praktik penyalahgunaan Obat serta Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Ajakan dari pemerintah ini sejatinya telah digaungkan sejak beberapa waktu lalu dan dicanangkan secara resmi pada 4 Oktober lalu oleh Presiden RI, Joko Widodo. Selain mengajak masyarakat agar mawas diri dan menghindarkan diri dari praktik tak terpuji terkait obat-obatan dari pihak pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah konkret.

Pembangunan Barcode 2D untuk penelususan Track and Trace obat legal dan ilegal serta memonitoring produksi industri farmasi, PBF dan sarana pelayanan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik, adalah sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Badan POM RI bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Badan POM, secara umum beberapa strategi pengawasan yang dilakukan Badan POM untuk menghindari terjadinya peredaran obat illegal dan penyalahgunaan obat yakni strategi pencegahan, strategi pengawasan, dan strategi penindakan.

“Strategi pencegahan dilakukan melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Strategi pengawasan mencakup perkuatan kerjasama lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilisasi database, intensifikasi pengawasan berbasis risiko, dan perkuatan implementasi regulasi,” terang Penny K. Lukito.

Sementara itu terkait strategi penindakan, menurut Penny Lukito “difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.”

Pihak kepolisian dan industri farmasi yang hadir saat itu misalnya dengan tegas mengatakan siap bekerja sama dengan pemerintah menyukseskan program tersebut. Namun langkah tersebut tidak akan banyak membuahkan hasil bila tidak didukung oleh campur tangan masyarakat secara umum.
Entah sengaja atau tidak, penyalahgunaan obat masih saja terjadi. Di satu sisi obat memang berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, penggunaan obat-obatan tetap harus berjalan sesuai pertimbangan yang cermat dan digunakan secara benar. 

Salah satu obat yang kerap disalahgunakan adalah Carisoprodol. Sejak tahun 2013 semua obat yang mengandung Carisoprodol seperti Carnophen, Somadril, Rheumastop, New Skelan, Carsipain, Carminofein, Etacarphen, Carezol, Bimacarphen, Karnomed telah dicabut ijin edarnya oleh Badan POM RI serta dilarang beredar di Indonesia.

Karena itu selain upaya secara sistematis dan terpadu dari atas, sekiranya masyarakat juga terbuka hati dan pikirannya tentang manfaat sekaligus bahaya bila terjadi penyalahgunaan obat, apalagi bila itu mengacu pada NAPZA.

Setidaknya ada beberapa awasan yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam penggunaan obat. Menjadi masyarakat yang rasional dan sadar adalah penting. Karena itu hindarilah hal-hal berikut ini yang kadang dianggap sepele namun bisa berdampak signifikan.
1)      Indikasi penggunaan tidak jelas atau keliru
2)      Pemilihan obat tidak tepat, artinya obat yang dipilih bukan obat yang terbukti paling bermanfaat, paling aman, paling sesuai, dan paling ekonomis
3)      Cara penggunaan obat tidak tepat, mencakup besarnya dosis, cara pemberian, frekuensi pemberian dan lama pemberian
4)      Pemberian obat tidak disertai dengan penjelasan yang sesuai kepada pasien atau keluarganya
5)      Pengaruh pemberian obat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, tidak diperkirakan sebelumnya dan tidak dilakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung.
6)      Selalu menggunakan obat atas saran dan resep dokter





No comments:

Post a Comment

Video Bar

Loading...

Gelar Juara Duo Minions dan Pelajaran dari China Open 2017

Marcus/Kevin meraih gelar China SSP 2017. Gambar dari @Antoagustian Petuah klasik, “tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”  tampaknya ma...